Antisipasi Dampak Gempa, Sumbar Dinilai Perlu Perda Standar Minimum Bangunan Rumah

SUMBAR, - Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Audy Joinaldy, menyatakan Sumbar sudah saatnya punya peraturan daerah (Perda) yang mengatur standar minimal pembangunan rumah.

Ini diperlukan, utamanya sebagai langkah antisipasi dampak gempa bumi yang kerap terjadi. Apalagi berkaca pada bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat beberapa waktu lalu.

Baca juga: Dandim 0312/Padang Berangkatkan Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Gempa di Pasaman dan Pasaman Barat.

“Barangkali ini perlu kita bicarakan bersama, memang cost pembangunan rumah akan naik, tapi dengan regulasi, saya rasa kerusakan bangunan yang membahayakan keselamatan bisa diatasi, ” ungkap Agub Audy ketika membuka bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana di ZHM Premiere Hotel, Padang, Senin (13/6/22).

Bimtek yang diadakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar itu, dihadiri Direktur Fasilitasi Penanggulangan Bencana dan Pengungsi BNPB Yusrizal, diikuti oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dari seluruh kabupaten/kota di Sumbar.

Baca juga: Kerja Berat Pansus LHP Gubernur Sumbar, Sisa Anggaran 2021 Capai Rp500 M

Wagub Audy menyebut, Sumbar memang dianugerahi alam yang indah dan tanah yang subur. Namun, di sisi lain, Sumbar merupakan ‘etalase’ bencana yang membutuhkan keawasan, kesiagaan, dan kewaspadaan.

Kondisi seperti itu, mesti disikapi dengan meningkatkan respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan darurat kebencanaan itu.

Baca juga: Bupati Eka Putra : Program Bajak Gratis Juga Butuh Dukungan TNI

Terkait hal itu, Wagub Audy menilai TRC yang sinergis dan terpadu sebagai antisipasi dampak bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi, sangat penting di wilayah rawan bencana seperti di Sumbar.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Jumaidi mengharapkan melalui melalui bimbingan teknis TRC tersebut, respons baik pemerintah maupun anggota TRC dalam memberikan pelayanan dan penanganan darurat dalam penanggulangan bencana menjadi semakin baik.

Baca juga: Menko PMK Tinjau Pengungsi Malampah

“Harapan kita kegiatan ini dapat memperlancar komunikasi seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan, serta dapat menyampaikan saran yang tepat dalam penanggulangan bencana. Kemudian yang penting adalah bagaimana tim reaksi cepat melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lapangan ke pos komando di lokasi bencana, ” ungkap Jumaidi.(**)