Gubernur Mahyeldi Ragukan 1.125 Orang yang Disebut Polisi Anggota NII adalah Warga Sumbar

SUMBAR, - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyatakan, informasi tentang adanya 1.125 orang kelompok radikan Negara Islam Indonesia (NII) di Sumbar, perlu disigi dan dicari kejelasannya.

Terutama, kata Gubernur Mahyeldi, apakah mereka tersebut betul-betul orang Sumbar. Pasalnya, lanjut Mahyeldi, sepanjang sejarah Ranah Minang dan Sumbar, tidak ada bibit-bibit pemberontakan.

Baca juga: Mendagri Wajibkan Nomenklatur Pemadam Kebakaran Jadi Dinas Tersendiri

Jutsru sebaliknya, tinta emas sejarah bangsa ini telah mencatat orang Sumbar sebagai para pahlawan pemersatu.

“PRRI hanya sebatas menyampaikan kritikan terhadap kebijakan pusat, bukan hendak berpisah dari NKRI. Masyarakat Sumbar adalah yang terdepan untuk menangkal radikalisme. Kecintaannya pada NKRI telah dibuktikan melalui berbagai peristiwa sejarah bangsa ini. Saya sebagai gubernur akan berada di depan memerangi radikalisme ini, ” kata Gubernur Mahyeldi usai Rapat Koordinasi Forkopimda, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Bupati Tanah Datar Eka Putra Lantik 7 Pejabat Eselon II, Ini Daftarnya

Guna mengantisipasi masuknya paham radikal, Gubernur Mahyeldi didampingi Wakil Gubernur Audy Joinaldy mengimbau untuk menghidupkan kembali lapor 2×24 jam di tingkat rukun tetangga (RT).

Gubernur juga mengajak masyarakat Sumbar secara bersama-sama saling menjaga dan mencegah radikalisme di lingkungan masing-masing, termasuk meningkatkan pemahaman, melalui penyuluhan-penyuluhan.

Baca juga: Wako Solok Serahkan LKPD Kepada BPK Sumbar

Dalam Rakor Forkopimda tersebut, selain membahas isu radikalisme, juga dibahas berbagai persiapan antisipasi jelang cuti panjang dan mudik lebaran. Hadir dalam rakor tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar, perwakilan dari Polda, Korem 032, Lantamal, Lanud, Kajati Sumbar dan BIN Daerah Sumbar

Dalam rapat, Forkopimda bersepakat akan bersinergi dan berkolaborasi mengantisipsi berbagai masalah yang akan terjadi saat mudik lebaran. Di antara poin-poinnya ialah persiapan jalan dan lalu lintas, destinasi wisata, keamanan para pemudik, kelangkaan BBM dan bahan pokok, kebersihan, serta layanan informasi bagi masyarakat.

Baca juga: Komite III DPD RI Gelar Seminar Empirik di Universitas Andalas

Untuk antisipasi kepadatan lalu lintas, Polda Sumbar menyiapkan 2.317 personel dari seluruh jajaran, dan ditempatkan di 89 pos yang tersebar di seluruh wilayah Sumbar, khususnya di lokasi rawan macet, rawan bencana, rawan kriminalitas, dan tempat wisata.

Sementara Wakil Ketua DPRD Irsyad Safar mengimbau agar pemerintah menurunkan Satgas BBM guna melakukan pengawasan di SPBU. Termasuk mengaktifkan lagi satgas pangan untuk atrisipasi kelangkaan dan lonjakan harga kebutuhan pokok.

Baca juga: Rest Area Masjid Baitul Shalihin Kuatkan Pariwisata Halal Pesisir Selatan

Irsyad juga meminta agar layanan kesehatan diharapkan beroperasi mulai H-10 dan H+10 tetap siaga. Terkait hal ini, Kadis Kesehatan Sumbar, Lila Yanwar menyebut telah menyiapkan petugas di 35 pos kesehatan yang siap melayani. (**)